Vol. 4 No. 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• PENYELESAIAN SENGKETA TANDA BATAS TANAH ADAT ANTARA MASYARAKAT DESA NUSA KENYIKAP DENGAN DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

  MUHAMMAD HABI - A01112091

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

  IRMA ANGGRAIENI - A01112010

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MENURUT ADAT DAYAK LIMBAI DI DUSUN LENGKONG SANGSANG DESA SUNGAI SAMPUK KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

  ANDI PRAYOGA - A01112056

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PROGRAM LANDREFORM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 (STUDY DESA SIDOMULYA KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  ERYADI - A11112014

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CV. GLOBAL TRANSPORT UTAMA TERHADAP KERUSAKAN BATANG MILIK PENGIRIM RUTE PONTIANAK-SINGKAWANG

  HIZKI ALFREDO - A01112010

  • PDF

• SANKSI PIDANA TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN KENDARAAN RODA EMPAT (MOBIL) TERHADAP PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PT. SINARMAS MULTIFINANCE (PASAL 36 UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA) DI KOTA PONTIANAK

  IWANDI - A11110177

  • PDF

• PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN OLEH ORANG TUA PASANGAN USIA MUDA DESA NANGA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR KE PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

  TRISNAWATI - A01112030

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM YANG TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA

  JAKARIANSYAH - A11112023

  • PDF

• FAKTOR TERJADINYA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI

  EDY MARBUN - A01112001

  • PDF

• UPAYA HUKUM PENGUSAHA PT. SANG PENGEMBANG AKIBAT WANPRESTASI PEMBELI RUMAH DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

  IVAN FREDERICK SIRAIT - A01110174

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN ANTARA AGEN DENGAN DISTRIBUTOR DI KUALA MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH

  HERRY YUNIANTO - A11112113

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR PADA PENGGUNA JASA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG DI KOTA PONTIANAK

  FRENDY - A11112020

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PT.SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA ATAS PEREDARAN MEREK DAGANG TELEPON GENGGAM SAMSUNG PALSU (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)

  ELYZABETH - A01112076

  • PDF

• ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

  JULISTIAN BORNEO - A01111154

  • PDF

• PIDANA DENDA DALAM PASAL 114. UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

  MARSELIUS MIDON - A01111248

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GAUN PENGANTIN TATA RIAS EVO DAN DEKORASI EVO DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  BAYU AGUSTIAN - A01112008

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN ALAS HAK ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA WAJOK HULU KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH

  ENI SAPRIYANI - A01112053

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 35 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN BERKAITAN DENGAN BEBAN KERJA GURU (STUDI DI SDN 06 TANJUNG BALAI KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK)

  KRISTI ELITA - A01112095

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  M. IKHSAN - A01112074

  • PDF

• MEKANISME PEMERIKSAAN LPPOM MUI TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN YANG DIMOHONKAN SERTIFIKASI HALAL

  ROSI DESI ANDRYANI - A01112006

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELAKU PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR TIDAK DILIMPAHKAN KE JAKSA PENUNTUT UMUM DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

  RANDI TRI NANDA - A11111182

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI INTERNET (ONLINE)

  FEBI RAMADHANI - A01112332

  • PDF

• KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 8 HURUF (a) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI

  TEGUH BUDI IRWANTO - A01112116

  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM KEPADA KOPERASI BELIAN CAHAYA UTAMA MANDIRI DESA TEMIANG SAWI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  ANASTASIA - A11112016

  • PDF

• WANPRESTASI PEMINJAM DALAM PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN EKONOMI BERGULIR PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KHAJUMA KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA"™

  HERRY TRI ANGGARA SWARDANA - A01112272

  • PDF

• PELAKSANAAN PENGEMBALIAN MOBIL OLEH PENYEWA PADA CV. USAHA BERSAMA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

  JUANTO - A01112032

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK DALAMMENCEGAH (PREVENTIF) PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK

  EVI PURMALA - A01112002

  • PDF

• PUTUSAN PRAPERADILAN HAKIM SARPIN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN BERDASARKAN PASAL 77 KUHAP (TINJAUAN NORMATIF)

  DEDE HADHORI - A01112005

  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KARET ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  SUPIANA - A01112261

  • Untitled

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN SECARA PESANAN ANTARA PENGUSAHA KATERING LEHA DENGAN PEMBELI DI KOTA POTIANAK

  M. IQBAL NUGROHO - A11112015

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IMIGRAN ATAS PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI KALIMANTAN BARAT

  RESNU DHANU PUTRA - A11111049

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA BILLYARD DI KECAMATAN SINTANG

  BENIDIKTUS R. - A11109168

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG PADA PERUSAHAAN LION AIR DARI KETERLAMBATAN(DELAY) PENERBANGAN PESAWAT

  LISA - A11112265

  • PDF

• WANPRESTASI PEMILIK KEBUN DALAM JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR PADA PTP. NUSANTARA XIII DESA AMBOYO INTI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  YAYU MULIANI - A0111229

  • PDF

• HAMBATAN YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN MELALUI DAKTILOSKOPI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK

  SAMINATUL FATIAH - A01112012

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA"“MENYEWA GUDANG ANTARA PENGUSAHA PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA DENGAN PEMILIK GUDANG DI DESA PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

  YUDI - A11112025

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN SESUKU MENURUT ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

  SYAFRIANI - A01112129

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HIBURAN BAND TERHADAP PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN JASA TERTENTU DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

  NELASARI - A01112336

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PEMESANAN BALIHO PADA PENGUSAHA CV. ADD PRINT OLEH PEMESAN DI KOTA PONTIANAK

  MAULANA SAE AKBAR - A11112002

  • PDF

• KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII TAHUN 2010

  MUCHAMMAD FAJAR NUR SAPUTRA - A01112223

  • PDF

• PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PEMILU DPR, DPD, DPRD TERKAIT ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA PEMILU LEGISLATIF 2014 DALAM TAHAPAN KAMPANYE DI KOTA PONTIANAK

  ARIE FIRMANSYAH - A11112254

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPDI PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  RENDY KARSIHANDI - A11112148

  • PDF

• WANPRESTASI PEMINJAM DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU PINJAMAN PADA PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  JERICHO PRANAYOGI TEBI - A01112158

  • PDF

• UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK KETUNGAU DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

  YOSEPA ANCI - A01112335

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MENURUT ADAT DAYAK KENINJAL DESA NANGA TIKAN DENGAN DESA TEKABAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

  YANA - A01112159

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TUNGGAL TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

  WANIS AISYAH OKTAVIA - A01112150

  • PDF

• PELAKSANAAN ADAT NIBAKNG/NYOBENG DAYAK BIDAYUH DI DESA SEBUJIT KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG

  APRIANUS - A01111040

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP WARGA BINAAN TERKAIT TINDAK PIDANA KHUSUS ( PERMENKUMHAM NOMOR 21 TAHUN 2013 J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 ) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK.

  EDI MARDIANSYAH - A11112017

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN VCD / DVD TANPA IZIN MENURUT UNDANG "“ UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DI KOTA PONTIANAK

  SILWANUS - A01110138

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SITUS INTERNET

  HERRIYANA - A11112110

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (UAV) DALAM MENJAGA PERBATASAN NEGARA

  MIRWAN BACHRI RAMBE - A11112185

  • PDF

• UPATA PENYELESAIAN HUKUM OLEH PT. SINARMAS MULTIFINANCE TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  HERI BUDIANA - A11111160

  • PDF
  • PDF

• PERALIHAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTA BIARAWAN DENGAN SISTEM WARIS (STUDI DI GEREJA KATEDRAL SANTO YOSEF PONTIANAK)

  RUTH PRAYSCILA SIMAMORA - A01112034

  • PDF

• STUDI PERBANDINAN PENERAPAN SISTEM PRESIDENSIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

  WERRY HIKMATIAR - A11112169

  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI PADA DEALER SEPEDA MOTOR HONDA PT. MICHELIN GLOBE DI KOTA RANAI KABUPATEN NATUNA

  DEWI AMINAH - A01112209

  • PDF

• KAJIAN TERHADAP ILLEGAL TRAFFIC LIMBAH B3 DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

  NIPO NATALIS - A01112195

  • PDF

• HAMBATAN-HAMBATAN POLRESTA PONTIANAK DALAM PENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKADI WILAYAH PONTIANAK TIMUR (UU 35 TAHUN 2009)

  TEGUH DWI RIYANTO - A0111032

  • PDF

• TINJAUAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA YANG BERADA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

  FAISAL HARIS NASUTION - A01112332

  • PDF

• PERAN PBB DALAM UPAYA MENGHENTIKAN PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK KEPERLUAN TIDAK DAMAI BERDASARKAN COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY (STUDI TERHADAP PERCOBAAN NUKLIR KOREA UTARA)

  NANA REINADIA - A01112070

  • PDF

• KEWAJIBAN PERDATA MASYARAKAT DESA SANDAI KIRI KECAMATAN SANDAI MENDAFTARKAN TANAHNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG

  MUGHNIY PUTRI SYURYANINGSIH - A01112044

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KONTRAK DENGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAPROVINSI KALIMANTAN BARAT

  NANDA PENI BUTAR-BUTAR - A11112001

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TRAYEK RUTE PONTIANAK "“ NGABANG TERHADAP PENGGUNA JASA YANG MENGALAMI KECELAKAAN

  VANNY RISNAWATI SIANTURI - A01112206

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PERUM DAMRI TERHADAP KERUSAKAN PENGIRIMAN BARANG RUTE PONTIANAK- SINTANG

  OUNIKE PERMATASARI SINAGA - A01112055

  • PDF

• FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN ASUSILA OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK

  ITTE SUSANTI - A01111064

  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. BUSSAN AUTO FINANCE MENDAFTARKAN AKTA FIDUSIAPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMDI KOTA PONTIANAK

  WINA AFRYNDA PUTRI - A01112180

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

  DEBI GUSTRIA NINGSIH - A01112215

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PANGAN OLAHAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR KODE MAKANAN LUAR (ML) PADA LABEL KEMASAN

  TIKA OKTALIANI - A01112100

  • PDF

• PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG"“UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO.423/PDT.G/2013/PA.PTK)

  AYU SHINTA KUSUMA WARDANI - A01112215

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGOBATAN TRADISIONAL DI KOTA PONTIANAK

  FRANSISKA - A11112085

  • PDF

• PELAKSANAAN PENINGKATAN STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI PERUMNAS DUA KOTA PONTIANAK

  PUTRI HANDAYANI NASUTION - A01112004

  • PDF

• PENERTIBAN ADMINISTRASI PERIZINAN USAHA RUMAH KOST BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN DI KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  EDY MULYADI - A11112086

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF i UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DALAM RANGKA MELAKUKAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DIWILAYAH INDONESIA KHUSUSNYA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

  EDI TULUS WIANTO - A11112012

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) TERHADAP HILANGNYABARANG MILIK PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DIKOTA PONTIANAK

  MEILINDA DWINTA - A01112178

  • PDF

• ANALISIS FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

  DEDDY SITEPU - A11112196

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRAN YANG MELAKUKAN PENGRUSAKAN FASILTAS NEGARA SESUAI DENGAN PASAL 408 KUHP DI WILAYAH HUKUM RESORT PONTIANAK KOTA

  AWANG SURAWAN - A11111233

  • PDF

• ANALISIS PASAL 37 AYAT (1) DAN (2) PP. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BELUM SERTIFIKAT

  ABDUL MALIK - A11112192

  • PDF

• PENDAPAT ULAMA KOTA PONTIANAK PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN

  DEDE DIA PUTRA - A01111166

  • PDF

• PENYEBAB PERJUDIAN DALAM BENTUK TOGEL DI KEC, SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU, DI WILAYAH HUKUM POLRES SEKADAU

  FAJAR RAMADHAN - A11106239

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) TERHADAP PENGGUNA JASA PT. SAMUDRA INDONESIA (Persero) AKIBAT KELALAIAN DALAM PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS DI KOTA PONTIANAK

  YUDHI ARIWIBOWO - A11107299

  • PDF

• PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN OLEH ORANG TUA PASANGAN KAWIN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SAMBAS (STUDI KASUS DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN SAJAD)

  NATALIA - A01111169

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN

  U.HIERITA INDAH SAFITRI - A01111172

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 25 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAHTANGGA JO. PASAL 32 UNDANG "“ UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIKSTUDI KASUS PARTAIGOLONGAN KARYA (GOLKAR)

  KURNIATI - A01112148

  • PDF

• PENDAPAT ULAMA KOTA PONTIANAK TENTANG PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN ORANG TUA SELAKU WALI

  SRI WATI - A11112019

  • PDF

• EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM KAITANNYA PADA ANAK "“ ANAK YANG BERJUALAN KORAN DI PERSIMPANGAN JALAN DI KOTA PONT

  SRI RAHAYU - A11112104

  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR RODA DUA PADA PT. FORTUNA MULTI FINANCE DI KOTA PONTIANAK

  WINONA TAMAYA PUTRI - A01111024

  • PDF

• EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA P PERMOHONAN EKSEKUSI OLEH MANTAN ISTERI TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK MELAKSANAKAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM HALPEMEL

  DIDIET YUNIARDI - A01108147

  • PDF

• WANPRESTASI MAHASISWA DALAM PENGEMBALIAN BUKU DI PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

  DEWI PUSPA RINI - A01112246

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MASYARAKAT EKONOMI LEMAH (MISKIN) DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  PARASIAN NAINGGOLAN - A01111003

  • PDF

• KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH STUDI KASUS DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  WARREN ANDRIANO - A11111023

  • PDF

• KEWAJIBAN PENJUAL MENYERAHKAN SERTIFIKAT TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING DI DESA KALIMAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  BAMBANG PURWANTO - A11112198

  • PDF

• PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OLEH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KABUPTEN MELAWI (STUDI KASUS SPBU KABUPATEN MELAWI)

  RUDI HARIADI - A01112122

  • PDF

• PENERAPAN ASAS NON INTERVENSI TERHADAP STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  GINANZAR HAFZANY - A01109008

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PERALIHAN TANAH ADAT MENJADI HAK GUNA USAHA LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. BUMI RAYA KHATULISTIWA DENGAN MASYARAKAT DESA SUNGAI ENAU KECAMATAN MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

  ETINAWATI - A11112147

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

  FAIRUL KURNIADI - A11110164

  • PDF

• STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

  NOVAN EKO NUR KHOIRUL MURJITO - A01111230

  • PDF
  • PDF

• DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

  SRI HARYANTI - A01112026

  • PDF

• PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) TENTANG PEDOMAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2012 BERKAITAN DENGAN PENDAFTARAN ORMAS KE PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

  CORY PALUPI - A11112168

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM DITINGKAT PENYIDIKIN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK

  FAZRUL - A01110042

  • PDF

• TINJAUAN NORMATIF PADA KONTRAK PEMBELIAN RUMAH YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DI KOTA PONTIANAK

  HOLILA SARI - A01112122

  • PDF

• PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK PEKARANG DENGAN PELALKU USAHA KULINER DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  FERDINAN MAHENDRA - A11108031

  • PDF

• ANALISIS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC) MELALUI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

  DIAN LESTARI - A01112216

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SMP YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DALAM MENGENDARAI KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK SELATAN

  OKTAVIANTO TRI SWANTO - A01110064

  • PDF

• PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK PEKARANG DENGAN PELAKU USAHA KULINER DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  FERDINAN MAHENDRA - A11108031

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG PONTIANAK PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

  ROBBY ANGKY MUFTIKUSUMONEGORO - A01109189

  • PDF

• TINJAUAN TERHADAP KOALISI INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  IMAN WAHYUDI - A11112064

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DARI ASPEK STRUKTUR KELEMBAGAAN FUNGSIONAL

  HENI - A01112257

  • PDF

• PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEMILIK SURAT KETERANGAN TANAH DI DESA SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG

  KARTINA - A01111053

  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KPAID KALIMANTAN BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK KORBAN ANAK YANG MENGALAMI KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 69A DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD SUPRADICKTO IVANOVSKY - A01112120

  • PDF

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 72/PDT.G/2006/PN.PTK)

  NURLIATI POBAS - A01109115

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA DAN PEMILIK RENTAL PLAYSTATION PLAYHARD DI KOTA PONTIANAK

  ICHFAN PRIMA DESTA - A01110125

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DEBITUR

  REA JANUA REZCA - A01111236

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN

  WAHYU PURNAWAN - A01111158

  • PDF

• PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PONTIANAK

  GALANG AZMI - A11111041

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIAPONTIANAK

  FERRY BOSMAN PAKPAHAN - A11112102

  • PDF

• KETENTUAN ADAT NGAMPANKG PADA MASYARAKAT DAYAK SEBERUANG DI DESA PIAWAS KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI

  SINTYA PRATIWI - A01111222

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURANDAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASIDANA DESA (Studi Di Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak)

  HARTONO - A01111051

  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHU 2002 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOLDI KOTA PONTIANAK

  ANGGARA RAMADHAN - A11112043

  • PDF

• EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012

  MUHAMMAD REZZA MEIRANI - A11112042

• EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012

  MUHAMMAD REZZA MEIRANI - A11112042

  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM PT SULIANTI MENGIKUTSERTAKAN TENAGA KERJA DALAM JAMINAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24TAHUN 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

  TOMMY - A11111164

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN OLEH ANGGOTA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CERIA PERMATA DI KOTA PONTIANAK

  SYARIF BUDI MAULANA - A11107308

  • PDF

• TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SEBAGAI SALAH SATU JENIS SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASARKAN CHEMICAL WEAPONS CONVENTION (CWC)

  ELISIANA CECELIA TENING - A01110176

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI PT. COSMOS INTI PERSADA YANG MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING (TIONGKOK) DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN ANTIMONI DI KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

  ALI MAHMUDI - A11108017

  • PDF

• IMPLIKASI MULTI PARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

  MARDIANA - A11112058

  • PDF

• PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN (CULPA)YANG BERASA DARI KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK

  ELVI FARIDA SITOHANG - A11112004

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB AMY PONSEL ATAS KERUSAKAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN SERVICE PADA PEMILIK HANDPHONE DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  OCA PUTRINANDA - A01108127

  • PDF