Vol. 15 No. 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

Published: 2019-10-14

PENGATURAN SANKSI BAGI MANTAN SUAMI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABNYA ATAS BIAYA HIDUP DAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN (Studi di Kota Pontianak)

Dina Desrinah Bauty NIM. A2021171027
- PDF
- Remote
- PDF
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 P/HUM/2009 TENTANG PEMBATALAN SURAT EDARAN NO. 03.E/31/DJB/2009 TENTANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-

RIZKI AMALIA FITRIANI, SH. NIM. A2021171021
- PDF
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN POLISI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat)

Bintar Noviansyah, SH. NIM. A2021171082
- PDF
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TENTANG PEMBERLAKUAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) GAS BERSUBSIDI (STUDI DI KABUPATEN KUBURAYA)

ANTON, SH NIM. A2021171026
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KOTA PONTIANAK

IRVAN ARIYADI, SH NIM. 2021171004
- PDF
EKSISTENSI PEMBERIAN MAAF DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI KONSEP PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

MOCHAMMAD JHON MAYOR HASIBUAN. SH NIM. A2021171041
- PDF
PERANAN PENDAPAT AHLI MIGAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 120 KUHAP DI KALIMANTAN BARAT

SYARIF M. TOMI FIRDAUS, SH NIM. A2021171008
- PDF
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMBANTU PROSES PEMBENTUKAN RAPERDA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UTI MAGRIB ZULHAJ, S.Sos. NIM. A2021171052
- PDF
REFORMULASI ANCAMAN PIDANA PENJARA MINIMAL KHUSUS PADA PASAL 2 DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MOHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, SH NIM. A2021171013
- PDF
FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYEDIAAN BARANG/JASA YANG MENYALAHI PROSEDUR PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 (KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 21/PID.SUS-TPK/2018/PN PTK TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KODYA SINGKAWANG TAHUN 2013) DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

SULONO, S.Kom NIM. A2021171017
- PDF
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (WOMAN TRAFFICKING) SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKEADILAN

FRANS AMMARECLAS WUWUR, SH NIM : A202117044
- PDF
EFEKTIVITAS PASAL 11 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN AIR MINUM TERKAIT TERA BERKALA METERAN AIR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di Kota Pontianak)

RITA, SH NPM. A2021171066
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :021/XI/KIP-PS-A/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

YUDITH EVAMETHA VITRANILLA, S.H. NIM. A2021171015
- PDF
UPAYA HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PONTIANAK DALAM MENGATASI TUNGGAKAN REKENING AIR PELANGGAN KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENGHASILAN USAHA

Muhammmad Aditya Darmawan, SH A.2021171032
- PDF
EFEKTIFITAS PASAL 3 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK USIA 5 TAHUN SAMPAI DENGAN USIA 17 TAHUN KURANG SATU HARI DALAM RANGKA PENDATAAN, PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA NEGARA (Studi Di Kota Pontianak)

Ferdita, SH NPM. A2021171046
- PDF
ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI

ABDUL RAHMAN, S.HI NIM : A2021171045
- PDF
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA PT. BCA FINANCE NOMOR KONTRAK 1061014026-PK-001)

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH NIM. A2021171036
- PDF
KEPASTIAN HUKUM ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK PERORANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

DEWI MELIANY, S.H NIM. A2021171033
- PDF
ANALISIS HAK KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS PERSEROANTERBATAS (PT) SEBESAR 50% DALAM KAITAN ADANYA PEMINJAMAN UANG PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) UNTUK KEPERLUAN PRIBADI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PONTIANAK

TENIA NURWIANI FEBRIANA, SH., SE NIM. A2021171023
- PDF
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 JO FORUM MAHKAMAH AGUNG, KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM, JAKSA AGUNG DAN KEPOLISIAN (MAHKUMJAKPOL) DALAM HUBUNGAN DENGAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN

DWI FEBRIE ANDIKA, SH NIM. A2021171028
- PDF
KEBIJAKAN HUKUM DALAM HAL PROSES PENITIPAN TERDAKWA OLEH JPU KEPADA STASIUN PSDKP PONTIANAK DALAM MENUNGGU PROSES PUTUSAN INKRACHT TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UU NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

NUR ILHAM, S.Pi NIM. A2021171002
- PDF
AKIBAT HUKUM DARI PERBEDAAN ANTARA NILAI TRANSAKSI DALAM AKTA DENGAN NILAI TRANSAKSI BERDASARKAN PENILAIAN PAJAK TERHADAP AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi Di Kota Pontianak

GAMAL SUDARTO, S.H NIM. A2021171088
- PDF
STRATEGI KEPOLISIAN DAN POS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (P4TKI) DALAM PENCEGAHAN PENYELUDUKAN TKI ILEGAL (Studi Kasus Di Perbatasan Entikong-Serawak Malaysia)

MUHAMMAD AMINUDDIN, SIK A2021171048
- PDF
KOORDINASI POLRES DAN SATPOL PP DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN P ENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Di Kabupaten Bengkayang)

DICKY ARMANA SURBAKTI, S.T.K NIM. A2021171063
- PDF
ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ERHAN LIDIANSYAH, SH NIM. A2021151049
- PDF
KOORDINASI PENGAMANAN PERBATASAN BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi terhadap Koordinasi Polri dengan Instansi Terkait dalam Penegakan Hukum Perbatasan Badau Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia)

IDRIS BAKARA, SIK NIM. A2021171067
- PDF
IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP APARATUR KEJAKSAAN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN (Studi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)

JUMRIADI USMAN, S.H NIM. A2021171089
- PDF
- PDF
EFEKTIVITAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT (Studi Di Kabupaten Sekadau)

MUHAMMAD, SH NIM. A2021171085
- PDF
IMPELEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 40 HURUF C PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TERKAIT DUKUNGAN ANGGARAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Di Kepolisian Resort Mempawah)

MUTHIA KHANSA NURWIJAYA, S.Tr.K NIM. A2021171003
- PDF
SINERGITAS TIM TERPADU PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK DAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Terhadap Sinergitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 23 Tahun 2002 dan Permendag Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014)

Masagus Zailani Dwiputra, S.T.K NIM. A2021171087
- PDF
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018)

SUHARSO, S.IP NIM. A2021171079
- PDF
TINJAUAN YURIDIS SURAT KETERANGAN KEPALA DESA TENTANG PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK DI TINJAU DARI PERATURAN BPH MIGAS NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR (Studi Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

TRI KURNIA SETIAWAN, S.H NIM. A2021171084
- PDF
ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYARAN (Studi Di Kalimantan Barat)

MUHAMMAD ASâ€™ARI, S.SiT NIM. A2021171076
- PDF
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN ORANG ASING (PORA) DALAM RANGKA MENCEGAH DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEBERADAAN DAN KEGIATANORANG ASING (Studi Di Kabupaten Sambas)

Heri, S.H NIM. A2021171064
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

PRANAYOGA, S.H NIM. A2021171077
- PDF
KOORDINASI PELAKSANAAN PEKERJAAN TERKAIT INFRASTRUKTUR JALAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (Studi di Kabupaten Sambas)

HUSNADI, S.T., M.T NIM. A2021171070
- PDF
IMPLIKASI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DENGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Studi Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak tahun 2017)

SUMBERANTO TJITRA, S.H NIM. A2021171073
- PDF
JAMINAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Kasus Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau)

VINSENSIUS, S.H NIM. A2021171040
- PDF
KOORDINASI PELAKSANAAN PEKERJAAN TERKAIT INFRASTRUKTUR JALAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (Studi di Kabupaten Sambas)

HUSNADI, S.T., M.T NIM. A2021171070
- PDF
EFEKTIVITAS PENGAWASAN KELAUTAN DAN PERIKANAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Kalimantan Barat)

MOCHAMAD ERWIN, S.ST. PI NIM. A2021171011
- PDF
MULTI LEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

CRISTINE NATALYA, S.H. NIM. A2021171061
- PDF
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN RUMAH NEGARA BAGI HAKIM DI BAWAH LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Di Kalimantan Barat)

INDRA JOSEPH MARPAUNG, SH NIM. A2021171054
- PDF
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Di Kabupaten Landak)

BAYU SUPIANTO, S.IP NIM. A2021171019
- PDF
KONFLIK GANTI RUGI TERHADAP PEMBEBASAN TANAH YANG TERLETAK DAN MASUK PADA SEMPADAN PANTAI (Studi Di Kabupaten Bengkayang)

HENDRA PRAYITNO, SP NIM. A2021171005
- PDF
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TERKAIT PENUNDAAN PENERBITAN HAK GUNA USAHA PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Provinsi Kalimantan Barat)

JOHN RICO LEONARDO SIAHAAN, S.H. NIM. A2021171014
- PDF
PENYELESAIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Di Kota Pontianak)

MUAMMAR HAFIZI, SH NIM. A2021171024
- PDF
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN BUPATI YANG MENGIZINKAN WARGA NEGARA ASING MASUK KE INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN ID CARD/KARTU TANDA PENDUDUK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Di Kabupaten Sambas)

RIO CHARLES HUTAHAEAN, SH NIM. A2021171005
- PDF
KEWENANGAN KEPALA DESA MEMUNGUT BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DITINJAU DARI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIOANAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANMIGRASI NOMOR : 25/SKBN/2017,NOMOR 590-316A TAHUN 2017, NOMOR : 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS (Studi Di Kabupaten Landak)

ENDRI SUSILO, S.Sos NIM. A2021171050
- PDF
PERANAN TAMPING DAN PEMUKA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS NARKOBA (Studi Sosial Legal Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Tamping Dan Pemuka Pada Lapas Kelas II A Pontianak)

AMBAR WATI, S.H NIM. A2021171025
- PDF
PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) TAHUN 2015 "“ 2019 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

FERDINAN ADISAPUTRA, S.H. NIM. A2021171020
- PDF
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Di Kejaksaan Negeri Pontianak)

DIAN NOVITA,S.H NIM. A2021171057
- PDF
PENERAPAN PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Studi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya)

SIGIT SARSANTO, S.T NIM. A2021171053
- PDF
TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIENNYA

WELYANTI, SH NIM. A2021171068
- PDF