Vol. 2 No. 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIKADAT BERDASARKAN PASAL 24 PERATURANPEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997(Studi Di Kec. KubuKab. Kubu Raya)

  HASAN. M NIM. A1012151147

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA BARU SEBAGAI OBYEK PEMERIKSAAN PRAPERADILAN DENGAN MEMERHATIKAN EKSISTENSI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.PRAP/2018/PN.JKT.SEL)

  EKA KURNIA CHRISLIANTO NIM. A1011131321

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMBORONG UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN PEMBORONGAN DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  M. RAHARDIAN NUR NIM. A01111130

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES MEMPAWAH

  ABDUL HADI NIM. A1012151015

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LOGO HALAL YANG BERANEKA BENTUK PADA WARUNG MAKANAN DI PINGGIR JALAN DI PONTIANAK

  MUHAMMAD AINUN NAQIB NIM. A1012151084

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT KABUPATEN LANDAK

  TESALONIKA ARITONANG NIM. A1011141080

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS SENGKETA TANAH DALAM HAK PENGUSAAN TANAH NEGARA DENGAN PERALIHAN MELALUI LELANG OLEH BADAN LELANG NEGARA (Studi Kasus Keputusan Nomor. 3030 K/Pdt/2017)

  BURHANI NIM. A1012151072

  • PDF
  • PDF

• Pelaksanaan Jual Beli Tanah Secara Lelang Oleh Pt. Bri (Persero) Tbk Cabang Pontianak Yang Objeknya Bermasalah Di Kabupaten Kubu Raya

  TAJUDIN NIM. A1012151028

  • PDF
  • PDF

• HUKUM MELAKUKAN HUBUNGAN SANGGAMA DENGAN ALAT KONTRASEPSI MENURUT PENDAPAT ULAMA DI KOTAPONTIANAK

  MUHAMMAD WILLI SANJAYA NIM. A1011151056

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING PADA PERKARAPENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PERTAMINAVS. KARAHA BODAS COMPANY)

  RACHEL YOHANA NIM. A1011151028

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA(KUHPerdata) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

  ANGGRAINI KURNIA NINGSIH NIM. A1011151048

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK MENURUT PASAL 81 UNDANG "“ UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  DEWI SINTA NIM. A1012151029

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GO-JEK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMESANAN MAKANAN OLEH KONSUMEN MELALUI FITUR GO-FOOD

  TEGUH RISKI VIYANDRI NIM. A1012141183

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PASAL 41 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI LARANGAN BERJUALAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  IMANUDDIN RAMDANI NIM. A1011131312

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PELANGGAN PADA PENGUSAHA CV. ALASKA DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN MEDIA GEMILANG . TV KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

  ACHMAD YANI NIM. A1011131283

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM KERANGKA CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA

  ELISA MONIKASARI SIHOMBING NIM. A1011151240

  • PDF
  • PDF

• PEMBAYARAN HONORARIUM SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAHDI PPAT KABUPATEN KUBU RAYA

  GUSTI MUHAMMAD DANDY PERMANA NIM. A1011141190

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN ORANGTUA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERKAWINAN PADA USIA ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA PARIT RAJA DUSUN SEMBUAI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

  MEILA SILVIA NIM. A1011151083

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEHADIRAN HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA

  SARI ANGELA NIM. A1011151092

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS TERHADAP EKSEKUSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORPORASI (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 812/PID.SUS/2010/PN.BJM)

  ADRIENE MATHILDE NIM. A1011151030

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK TOKO ARWANA JAYA ATAS CACATNYA IKAN ARWANA SUPER RED YANG DIBELI PEMBELI DI KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

  BRILIAN ZULKAHFI NIM. A1012141075

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BRI (PERSERO) KANTOR CABANG BARITO KOTA PONTIANAK

  FERIYANSYAH NIM. A11111195

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB JURU PARKIR ATAS KEHILANGANBARANG MILIK PIHAK KENDARAAN BERMOTORDIJALAN REFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURAKOTA PONTIANAK

  IRFAN SYUHENDRA NIM. A1012151128

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKAMENANGGULANGI KEMISKINAN BERDASARANPERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014DI KECAMATAN SUNGAI RAYAKABUPATEN KUBU RAYA

  OSHIN NIM. A1011131279

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CV. JUSTITIA ART DALAM MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PEKERJA KONTRAK AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI KABUPATENLANDAK

  WULAN INDAH PRATIWI NIM. A1012151205

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

  TOMY AGITA PERANGIN-ANGIN NIM. A1012141217

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PONTIANAK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK

  NATANAEL NIM. A1011141244

  • PDF
  • PDF

• IMPLIKASI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-1/2003 TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

  RIVALDI MAULANA NIM. A1012151098

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBORONG KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA KELOMPOK PEKERJA DENGAN CV.INTAN BERLIAN DI KABUPATEN KETAPANG

  DWI SETIAWAN NIM. A1012141073

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERHADAP DEVELOPER CV.RAWITA SARI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA KONTRUKSI PADA PERUMAHAAN VILLA KAKAP INDAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  MUHAMMAD ZAKARIA NIM. A1011151041

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PASAL 7 AYAT (2) HURUF C PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI BERKAITAN DENGAN STANDAR FASILITAS PASAR MELATI PARIT BARU DI KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA

  SAMUEL KARUNIA MANURUNG NIM. A1011141186

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN DEVELOPER CV. PRIMA AGUNG LESTARI DALAM MENYEDIAKAN LAHAN FASILITAS UMUM KEPADA PEMBELI PERUMAHAN VILLA PERMATA RESIDENCE DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

  ILSYE ANNUUR AFUJU NIM. A1012151239

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF TENTANG ASAS MONOGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KITAB HUKUM KANONIK

  HEMI MARIHOT GOLDFIRST NAINGGOLAN NIM. A1011151103

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ANTARA HUKUM KANONIK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  STEPHEN NIM. A1011151047

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA INTERNET YANG MENDISTRIBUSIKAN BERITA BERMUATAN HOAKS DI KOTA PONTIANAK.

  DZULFIKAR FERARI AKHIR NIM. A1011141102

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBULATAN HARGA OLEH PELAKU USAHA

  RADITHYA DWI ANDRI NIM. A1012151152

  • PDF
  • PDF

• UPAYA HUKUM TERHADAP PARA PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN 1 MILIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD YOGA WAHYU ALDA NIM. A1011151090

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK ASASI BAGI ANAK DALAM KONFLIK PERANG ALEPPO MENURUT KONVENSI HAK ANAK PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 1989

  FX KRISTANTO A.W NIM. A01108116

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA WARUNG KOPI TANJUNG BUNGA MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA DALAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PONTIANAK SELATAN

  RIDUANSYAH NIM. A01111182

  • PDF
  • PDF

• TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MENGGUNAKAN GALON MEREK DAGANG PIHAK LAIN DI KELURAHAN SIANTAN TENGAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA

  BELLA CITRA RAMADHANI NIM. A1011141275

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA DENGAN PEMILIK RUMAH DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS (Studi Kasus Antara Bapak Haikal Dengan Bapak Andersen)

  CHINTYA HENDRA SALIM NIM. A1012131022

  • PDF
  • PDF

• KEKUATAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 27/G/PTUN-PTK/2001)

  GRASELA ANGGRENI NIM. A1011151068

  • PDF
  • PDF

• INTERNALISASI ANTI KORUPSI DALAM DUNIA PENDIDIKAN HUKUM IMDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI KUBU RAYA

  HAGLER BOBWICK PANGARIBUAN NIM. A1011141267

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

  RYAN CIPTA NIM. A1011141053

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN NEGARA AUSTRALIA SEBAGAI PESERTA KONVENSI JENEWA 1951 DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SRI LANKA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI

  JERMAN KIKI NIM. A1011151167

  • PDF
  • PDF

• KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN RODA DUA OLEH ANAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  TEODORUS KRISTOPH RIKHIE NIM. A01111115

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CV. SAGO TRANSPORT TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENGIRIM RUTE PONTIANAK-SINTANG

  BRANDO DAVINCI SILALAHI NIM. A1012141192

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA TERHADAP KERUSAKAN DALAM PENGANTARAN BARANG MILIK KONSUMEN MELALUI LAYANAN GO-SEND DI KOTA PONTIANAK

  FARIZ EBEN EZER SAGALA NIM. A1011141193

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN PENCURIAN DI DESA PAK BULU KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH

  EGIDIUS ANDRIYAN REZA NIM. A1011141180

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM WILAYAH KALIMANTAN SEKSI III PONTIANAK TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SISIK TRENGGILING (MANIS JAVANICA) MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI KALIMANTAN BARAT

  LIMANDO NAINGGOLAN NIM. A1012151132

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI KALBAR

  DONNY OKTAVIANDI NIM. A11111031

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PIHAK PDAM TIRTA RAYA DALAM MEMBERIKAN JASA PELAYANAN AIR MINUM PADA PELANGGAN DI KOMPLEK PUTRA DIRGANTARA DESA KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  YUDA MIFTAHUL HUDA NIM. A1011151027

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (2) HURUF A PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN ATAU BAHU JALAN BAGI KENDARAAN RODA EMPAT

  DJOHAN CHRISTIAN NIM. A1012151139

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN NEGERI DENGAN MEDIATOR DI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

  KHUSMAHANA UBAIDATUNNIKMAH JINANI NIM. A1011151118

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARASI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PERZINAHAN ANTARA KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

  F I T R I NIM. A1011141030

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 80 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA RAWAK HULU KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU)

  NURFARINA NUNUNG NIM. A1011141020

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANITA YANG MENGGUNAKAN PEMBALUT DARI BAHAN BERBAHAYA

  CHRISTINE IMMANUELA NIM. A1011141282

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK ATAS PEMBATALAN ORDER YANG DILAKUKAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD ARIEF ANUGRAH NIM. A1012141058

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERKAIT PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PERAIRAN MEMPAWAH

  TEGUH GUNAWAN NIM. A1012131017

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMILIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG

  DEMAS PORABUAN NIM. A11112228

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DARI CHILD ABDUCTION

  MARIETA ELSA NIM. A1011141153

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA NASABAH DENGAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI PADA UNIT LAYANAN MODAL MIKRO SUNGAI JAWI KOTA PONTIANAK

  NANDA ZIKRA ANNAS NIM. A1011151189

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN ANATARA PENGUSAHA TOKO WDFASHION DENGAN PEMBELI DIKOTA MEMPAWAH

  WILDA WULANDARI NIM. A1011141203

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA KELOMPOK TERATAI PUTIH DALAM PENGEMBALIAN MODAL USAHA PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA MENDU BERTUAH DI DESA SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA

  RISA BINA LESTARI NIM. A1011151122

  • PDF
  • PDF

• PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ANTARA TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA DENGAN DESA NUSA PORING KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

  ANTONIUS NIM. A01111153

  • PDF
  • PDF

• PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI SOLUSI ADANYA PENOLAKAN (ADHAL) OLEH WALI NASAB (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A)

  JULIANI NIM. A1011141220

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMESAN DALAM PERJANJIAN PEMESANAN SABLON BAJU PADA PENGUSAHA CV. HADJAR DIGITAL PRINTING DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

  ARIF RAFSANJANI NIM. A01110113

  • PDF
  • PDF

• MEKANISME PENGAWASAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI SUPERMARKET KECAMATAN PONTIANAK BARAT

  SITI NUR SHAHNEZ MATTATHIAH SAPUTRI NIM. A1011151158

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

  ZULHAIDAH PAJARI NIM. A1011141137

  • PDF
  • PDF

• PERANAN KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA PONTIANAK DARI TINJAUAN VIKTIMOLOGI

  RICARDO PASCALIS HERTIAN UTOMO NIM. A01112089

  • PDF
  • PDF

• STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK

  SAVITRI NIM. A1011131357

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN DI DESA RANTAU MALAM KECAMATAN SERAWAI (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR : 63/PID. Sus/2017/PN STG)

  FX. WAHYU INDRA KEMALA NIM. A01108075

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA FEE SUKSES OLEH KLIEN PADA ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA (STUDI DI KANTOR ADVOKAT HADI SURATMAN SH.M.Si DIKOTA PONTIANAK)

  PRAMITHA HESI SANTOSO NIM. A1011141056

  • PDF
  • PDF

• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa PT Gojek Online

  HERAWATI NIM. A1012151160

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMESAN BANNER PADA PENGUSAHA CV. MITRA JAYA MANDIRI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI KOTA PONTIANAK

  ABDURRAHIM NIM. A1011141198

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN MENCATATKAN KEMATIAN DI KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

  SINTIA WULANDARI NIM. A1011151136

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PASIEN DALAM PERJANJIAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT BADAU KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

  JULINDRA HERNAS MUFTI NIM. A1011141105

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)

  BUDI ARI DARMAWANTO NIM. A1011141032

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SANGGAU TINJAUAN KRIMINOLOGI

  AGUNG TRI SATRIA NIM. A1012131102

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN ALAM LESTARI DI INDONESIA BERDASARKAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT 2006 (STUDI PENERAPAN DI KALIMANTAN BARAT)

  JOZE ARIMATEA PRANATHA NIM. A1012131251

  • PDF
  • PDF

• HAK KEPERDATAAN PEMILIK TANAH YANG TELAH DIKONSINYASI PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TERMINAL KIJING KABUPATEN MEMPAWAH

  ULIEL AMRI NIM. A1012151064

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENJUAL DALAM MELAKUKAN JUAL BELI TELUR PENYU DI DESA TEMAJUK KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

  M. FADHIL NIM. A1011131062

  • PDF
  • PDF

• PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN NEGERI KETAPANG

  YOGI HERLAMBANG PRAWIRO NIM. A1011141088

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR-FAKTOR PEMALSUAN UMUR ATLET BULU TANGKIS DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PBSI (Pengurus Bulutangkis Seluruh Indonesia Di Kota Pontianak)

  M. RIFQI AQMAL NIM. A1011131057

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH TERHADAP PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KOTA PONTIANAK

  AGUSTINUS PRATAMA PUTRA NIM. A1012131093

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SEKADAU JUNTO PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

  GUSTARY VITTADINI NIM. A1011141146

  • PDF
  • PDF

• PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PONTIANAK

  YOHANES SITORUS NIM. A1011141087

  • PDF
  • PDF

• PERJANJIAN KERJASAMA BAGI BANGUN PERUMAHAN ANTARA PT. PANG5 JAYA ABADI DENGAN PEMILIK TANAH DI PERUMAHAN PANG5 PURI KENCANA JALAN PETANI GANG ILALANG KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  DENDY DWIZHO ARLIWIANSYAH NIM. A1011141083

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRINSIP 5C) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN PADA PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD ZHARFAN EWALDO NIM. A1011151073

  • PDF
  • PDF

• PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR PADAPEMBUATAN E-KTP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIANRESORT KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016

  SOESENO ADI PRAYITNO NIM. A11110210

  • PDF
  • PDF

• PERSEPSI HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TERHADAP PEMBEBASAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN OLEH HAKIM SARPIN DALAM PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

  JONATHAN HIERO TAMBUNAN NIM. A1011151127

  • PDF
  • PDF

• KEMANDIRIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM KAITANNYA DENGAN PEDOMAN TUNTUTAN BERDASARKAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG NOMOR INS-04/J.A/3/1994 MENGENAI RENCANA TUNTUTAN BERJENJANG DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)

  INDAH YOELANDA NIM. A1011151061

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA MOBIL PICKUP DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL (RENTCAR) DI KOMPLEK PURNAMA AGUNG 7 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK.

  ROBI SAFUTRA NIM. A1011141234

  • PDF
  • PDF

• PROSESI PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MELAYU KELUARGA KERATON PADA ISTANA SURYA NEGARA SANGGAU

  TRI KUSHERAWATI NIM. A1011151120

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA PONTIANAK (Studi Terminal Batu Layang Kampung Bali Kota Pontianak

  DESSY ARIESKA NIM. A1012141083

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN WARGA DALAM MEMBAYAR IURAN KEPADA PIHAK JASA KEBERSIHAN DI GANG BANGAU RT.04 / RW. 05 KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  TYA HERLI YUNI CINITA NIM. A1011151170

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERUBAHAN HARGA JUAL RUMAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  RIFALDI ISMAYA NIM. A1012151165

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PEMILIK TOKO TERHADAP PENYEWA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

  SYARIF MUHAMMAD REDHA ALKADRIE NIM. A1012141212

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK MAKARIZO PADA DISTRIBUTOR CV. YABES BORNEO PERKASA DI KOTA PONTIANAK

  ANDRY THEONALDO SIAHAAN NIM. A1011141270

  • PDF
  • PDF

• HAMBATAN KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KELURAHAN DALAM BUGIS PONTIANAK TIMUR

  I MADE BAYU AMBARA PUTRA NIM. A01112297

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RASMIAH ALIAS RASMINAH BINTI RAWAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 653 K/PID/2011)

  FEBRIYANDI SILITONGA NIM. A1012141146

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PERUSAHAAN PT IIN PROPERTI PADA PEMBELI RUMAH DALAM PEMASANGAN ARUS LISTRIK DI KOMPLEK GREEN IIN VILLAGE JALAN KALIMAS HULU KOTABARU PONTIANAK

  RONI ANANDA NIM. A1012141043

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERKAIT ASPEK KESELAMATAN TRANSPORTASI KAPAL BANDUNG DI SUNGAI KAPUAS KALIMANTAN BARAT

  NIKOLAS SATRIA MANGGALA NIM. A1011131345

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU PADA PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  NURUDIN NIM. A01112127

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI NASABAH DALAM PELUNASAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI PADA PT.PEGADAIAN SYARIAH UNIT DR WAHIDIN DIKOTA PONTIANAK

  ARIZAL ADHANI NIM. A01112068

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN DAN UDANG DI PONTIANAK

  WAHYU ADE SAPUTRI NIM. A1011151116

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB NR TRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA ELEKTRIK DENGAN AGEN PULSA NR TRONIK DI KOTA PONTIANAK

  RIKI IRMANDA NIM. A01109199

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PENGUSAHA HOTEL KAPUAS PALACE KOTA PONTIANAK

  SUPRIYANTO SIMBOLON NIM. A1011151178

  • PDF
  • PDF

• FAKTOR "“ FAKTOR TERJADINYA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERSFEKTIF TEORI KONTROL SOSIAL KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK

  EGI FEBRI VIRANDA FITRI NIM. A1011151224

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI DI DALAM STRUK BELANJA

  SUNARDI NIM. A1012151162

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG TIDAK DIPASANG HAK TANGGUNGAN TERKAIT DENGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT-KREDIT TERTENTU

  NINDA WIDIYANI NIM. A1012151013

  • PDF
  • PDF