Vol. 4 No. 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• PELAKSANAAN PASAL 69 AYAT (10) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA DALAM MEMBERI MASUKAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA KARIMUNTING KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG)

  ARIS MUNANDAR NIM. A1011141285

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 25 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN DI (KOTA PONTIANAK)

  BIMA AIDIL PUTRA RIYANI NIM. A1011161169

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 802/PDT.G/2011/PA.PTK)

  SASQIA MAYESTIKA ROVYANTRI NIM. A1011161018

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA MEMELIHARA DAN MEMPERBAIKI KERUSAKAN RUMAH DALAM PERJANJIAN SEWA - MENYEWA DI KOMPLEK H.FAUZI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  RIDWAN HAKIM NIM. A1011161263

  • PDF
  • PDF

• PENDAPAT ULAMA KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA SELAKU ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16K/AG/2010)

  YUSANTIKA MAULUDINA RIYANTI NIM. A1011161171

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK KOTA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

  MONANG APRIADI SITOMPUL NIM. A1012151099

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK DI KOTA PONTIANAK

  ANDRIE HUTABARAT NIM. A1011161199

  • PDF
  • PDF

• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PUTUSAN NO.806/PID.SUS/2017/PN.PTK

  JULIANA ETINIA TAMBUNAN NIM. A1011131267

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HASIL KEBUN SAWIT ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUL DI DESA AMBAYO INTI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  ANSFRIDUS WILLY PANJAITAN NIM. A1012141007

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN DEBITUR MEMBAYAR ANGSURAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT. BANK MANDIRI (Persero) TBK. DIPONEGORO KOTA PONTIANAK

  YULIA NIARTI NIM. A1011161236

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN PENYEWA YANG MENGGADAIKAN MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA PEMILIK CV BROTHER TRANSPORT DI KOTA PONTIANAK

  KRISTINA NIM. A1012141095

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN FASILITAS KEPADA PENANAM MODAL MENURUT PRESPEKTIF UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

  INDRA FEBIANTO NIM. A1011141060

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUM 2009 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN ( Studi usaha jasa Wedding Organizer dalam pelaksanaan pernikahan di kota Pontianak )

  MUDA ANUGRAH NIM. A1012161076

  • PDF
  • PDF

• PERAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PELAKU USAHA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI KALIMANTAN BARAT

  ENDAH WULAN DARI NIM. A1011131330

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB JURU PARKIR TERHADAP PEMILIK HELM YANG HILANG DI PARKIRAN CAFE"™O KECAMATAN PONTIANAK KOTA

  SURANGGA NIM. A1011141164

  • PDF
  • PDF

• STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SETELAH REHABILITASI DI KUBU RAYA

  THOMAS BILLY FEBRIAN NIM. A1012161049

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN SEKADAU

  TUTI TRISNAWATI NIM. A1012161085

  • PDF
  • PDF

• ALASAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIEPENGADILAN AGAMA PONTIANAK DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:300/Ag/2019)

  ANNISA AFRIZAH NIM. A1012171027

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 DAN PASAL 53 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

  HAYATUN NUFUS NIM. A1011161017

  • PDF
  • PDF

• OPTIMALISASI PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) OLEH POLDA KALBAR PADA MASA PANDEMI COVID-19

  RONALD RIANDO AMBARITA NIM. A1012141232

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN BERKAITAN DENGAN HARGA MENU MAKANAN YANG TIDAK DICANTUMKAN PELAKU USAHA KULINER DI KOTA PONTIANAK

  TRI RAHMAT FAUZIE NIM. A1012161104

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK

  NOVITA PUTRI SARI NIM. A1012171217

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KETUA ARISAN DALAM PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN DANA ARISAN DI LINGKUNGAN RT 004 KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA

  ROSALIA DARA NIM. A1011131198

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. MITRA INTI SEJATI PLANTATION BENGKAYANG MEMBERIKAN CUTI MELAHIRKAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

  ENIK OKTAVIA NIM. A1011131090

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI TANAH KAVLING ANTARA PEMBELI DENGAN PIHAK CV. INTI ALAM SEJAHTERA DI KABUPATEN KUBU RAYA

  SYARIF MUHAMMAD MAULANA NIM. A1011131324

  • PDF
  • PDF

• PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INGGRIS DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Reynhart Sinaga)

  KASIANUS RIBERU NIM. A1012161175

  • PDF
  • PDF

• PEMBATALAN PERTUNANGAN ANTARA PIHAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT DAYAK KEBAHAN"™T DI DESA LABANG KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

  LORENSIUS MILKO AKRIS TOPAN NIM. A1011131119

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM MEMELIHARA RUMAH YANG DISEWA DI KELURAHAN TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

  MELI MARSELA NIM. A1011131270

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG PADA TINGKAT KASASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PIDANA MALPRAKTEK DOKTER YANG SEBELUMNYA DIJATUHI PUTUSAN BEBAS OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA ( Studi Putusan Nomor: 365 K/Pid/2012)

  VICTORIA FRIDAYANA NIM. A1011161280

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 73 TAHUN 2016 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENJUALAN OBAT-OBATAN ANTIBIOTIK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

  ANGGA SAFUTRA NIM. A1012171127

  • PDF
  • PDF

• PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA BERDASARKAN PASAL 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. (STUDI DI DESA MATANG LABONG KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS).

  REZA SAPUTRA NIM. A1011161127

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CAIRAN ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  DESI FRESTIKA SRININGSI NIM. A1011171088

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE

  MANIAR SIAHAAN NIM. A1011171228

  • PDF
  • PDF

• PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KABUPATEN KUBU RAYA (Showroom Auto Mobil 88 Kabupaten Kuburaya)

  VITO FABIANO NIM. A1012141031

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE YANG TIDAK MENDAPAT GANTI KERUGIAN DI KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Ptk)

  PASKALIA SITI NIM. A1011161117

  • PDF
  • PDF

• PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 001/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

  RUT SIAHAAN NIM. A1011171002

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN IKAN ARWANA DI KABUPATEN KAPUAS HULU

  ALVIRIA LILING SURYANA NIM. A1012151088

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PEMBORONGAN ANTARA PEMILIK RUMAH TOKO DENGAN PENERIMA PEKERJAAN (PEMBORONG) DI DESA KENDAWANGAN KIRI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUTAPEN KETAPANG

  EGGI SEPTIAWAN NIM. A1012161202

  • PDF
  • PDF

• PERSIDANGAN DENGAN HAKIM TUNGGAL PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU (Studi Kasus Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Pts)

  WENNY CATUR WIDIYANTI NIM. A1011171037

  • PDF
  • PDF

• BERGESERNYA ANGKUTAN PENUMPANG MOTOR PEPET KE ANGKUTAN PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT

  RASYIDAH NIM. A1011161271

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM MULTI FINANCE DI KOTA PONTIANAK

  TRI SANTO NIM. A1011141005

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BAPAK TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DAN MANTAN ISTERI SETELAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS NOMOR 28/PDT.G/2018/PN SAMBAS

  NASSA LEMBAYUNG DAMERIA NIM. A1011161215

  • PDF
  • PDF

• PERMOHONAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  IMAM SUNTORO NIM. A1011141226

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN AULIA RESIDENCE 3 OLEH PENGEMBANG TERHADAP PEMILIK TANAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

  ADAM RAHMATULLAH NIM. A1012151208

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG ASAP SEBELUM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DI DUSUN MENSUNGAI DESA SEKURA KABUPATEN SAMBAS

  ANNISA DARMAWANTI GEA NIM. A1011161268

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN TERHADAP KAWASAN PUSAT EKONOMI RAMAH LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG)

  MUHAMMAD HATAMI NIM. A1011161267

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN (STUDI KASUS DI PANTAI PASIR PANJANG KOTA SINGKAWANG)

  KEVIN FRANS JORDAN MANALU NIM. A1011161230

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DEBITUR WANPRESTASI DALAM PELUNASAN KEKURANGAN HASIL PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PT ADIRA DI KOTA PONTIANAK

  TIARA TESALONIKA PASARIBU NIM. A1012171010

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBORONG TERHADAP PEMILIK RUKO DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI JL. PROF. M. YAMIN KOTA BARU PONTIANAK

  SUTIANA NIM. A1012171004

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMBERITAHUKAN ORANG TUA KANDUNG PADA ANAK ANGKAT DI DESA KELAKIK KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

  KIKI RISKIA RISMAWARTI NIM. A1011161294

  • PDF
  • PDF

• PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM PEREDARAN SOFTWARE BAJAKAN

  FAHMI MAHDI ANUGERAH NIM. A1011161008

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERMOHONAN PENGUJIAN UU NO. 1/1974 PASAL 2 AYAT (1) BERDASARKAN PUTUSAN NO. 68/PUU-XII/2014 TENTANG SYARAT SAH PERKAWINAN

  GRACE SITALLY GADING NIM. A1011171157

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN SEPEDA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DENGAN PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA KITE DI KOTA PONTIANAK.

  DIMAS ABIMANYU NIM. A1011161239

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI DESA SUNGAI KUPAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  T O N O NIM. A1012141060

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP SESUAI PASAL 16 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA PONTIANAK.

  TOMBUS HAMONANGAN SIMANJUNTAK NIM. A1012171009

  • PDF
  • PDF

• HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA(ANALISIS PUTUSAN NO.149/ PDT.G/2014/ PN. Ptk)."

  MEDLIN ROTUA NABABAN NIM. A1011161045

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PENGUSAHA PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA DENGAN PETERNAK DI DESA TEMBAWANG PANJANG KECAMATAN NANGA PINOH

  BRIGAS DARU MUKTI PANDAPOTAN S NIM. A1012171016

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT TAHUN BARU PADI MASYARAKAT DAYAK BAKATI DI DESA LESABELA KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

  RANTY SYAHARANI NIM. A1012171048

  • PDF
  • PDF

• PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) DI DESA SUNGAI LAIS KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

  POLAN DEVI NIM. A1011141135

  • PDF
  • PDF

• KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK STUDI KASUS WILAYAH KOTA PONTIANAK

  MICHAEL DJUNGJUNGAN SIMORANGKIR NIM. A1011161013

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PELANGGAN TERHADAP DISTRIBUTOR DALAM PEMBELIAN BOLA LAMPU MERK CHIYODA YANG DILAKUKAN SECARA PESANAN DI KOTA PONTIANAK

  DEPRIADI NIM. A1012131137

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH KOST UNTUK MEMILIKI IZIN USAHA BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)

  SALSADILA WININDA PUTRI MAGHFIRAH NIM. A1011161180

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKU DALAM KETENTUAN JARAK PENDIRIAN TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

  HENDY RISKIYANA NIM. A1012161219

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) EXPRESS TERHADAP KLAIM BARANG YANG HILANG OLEH PENGIRIM DI KOTA SINGKAWANG

  ROSA GEMALA NIM. A1011161043

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF d PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Pada Jalan Kabupaten Mempawah)

  CELYNE PRATIWI NIM. A1012171201

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN MANTAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTRI SESUAI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 0998/Pdt.G/2014/PA.Ptk )

  BENI HARYADI NIM. A01109109

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1375/DISNAKERTRANS/2019 TENTANG UPAH MINIMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 (STUDI PADA PEKERJA CAFE DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN)

  WELLY KUMAMBANG NIM. A1012161131

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PONTIANAK TERHADAP PRODUK KOSMETIK LUAR NEGERI YANG DIPASARKAN DI INDONESIA SECARA ONLINE

  YOVIANUS ADO NIM. A1012171036

  • PDF
  • PDF

• KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KELUARGA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK DALAM ASPEK KRIMINOLOGI

  TENGKU VRISKA ADELIA PUTRI NIM. A101117066

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEDAGANG KECIL YANG MEMPERDAGANGKAN MAKANAN DALAM KEMASAN YANG KADALUARSA DI KOTA PONTIANAK

  NULFI HAFIDS PRAKARSA NIM. A1011171137

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERMEN NO. 26/PRT/M/2016 TENTANG PERUMAHAN SUBSIDI BAGI MASYRAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

  JUMILVIA LUSITA NIM. A1012151036

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM ( STUDI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK )

  PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH NIM. A1012171021

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (BORDER TRADE AGREEMENT) ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

  MUHAMMAD RIFKI ANUGRAH NIM. A1011131098

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR RAMUAN KHAMAR YANG MENGANDUNG ALKOHOL

  WELA HARI SAPUTRO NIM. A1012171037

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) HURUF C KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (STUDI DESA SUNGAI BURUNG DAN PURUN BESAR KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH)

  ISWAN NIM. A1012161137

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN RINGAN (SNACK) KILOAN DI KOTA PONTIANAK

  FIKRI SUTOMO NIM. A1012171149

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS KELUHAN KONSUMEN PEMAKAIAN PRODUK KECANTIKAN BERDASARKAN PERSFEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  ANDI FEBRIZAL PUTRA NIM. A1012171205

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENYEWAAN ALAT HIBURAN DI WATERFRONT CITY KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERSFEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  AFRIANDI AHDA NIM. A1012171158

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN ( STUDI PADA ANGKUTAN PENYEBERANGAN ALAS KUSUMA KE DUSUN WONOSARI DESA TEBANG KACANG KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA).

  YURAINI NIM. A1012171188

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN PADA KOPERASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ANNISA KOTA SAMBAS

  URAY AGUS TRIADI NIM. A1011161274

  • PDF
  • PDF

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. ZAMZAM PUTRA MANDIRI SEBAGAI PENGEMBANG PERUMAHAN YANG MENGAMBIL ALIRAN LISTRIK TANPA MELALUI METERAN DARI PT. PLN (PERSERO) DALAM MEMBANGUN PERUMAHAN TIRTA ASRI RESIDENCE 2 DI DESA PARIT MASIGI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

  SUCI SUSILAWATI NIM. A1011141239

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MEMBUANG SAMPAH DI LUAR WAKTU YANG DITENTUKAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  MASTUR NIM. A1012161074

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN PADA CU KHATULISTIWA BAKTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  YOGA NIM. A1012171015

  • PDF
  • PDF

• YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP NEGARA NON-ANGGOTA STATUTA ROMA 1998 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS : ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR)

  EGA TIARA HARUMI NIM. A1011171130

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENJUAL YANG MENJAMINKAN SERTIFIKAT TANAH TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVELING SECARA ANGSURAN DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  RYO ANDRI WIJAYA NIM. A1012161046

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN POTONGAN HARGA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT-ALAT ELEKTRONIK ANTARA PEMBELI DENGAN PD. KAWAN LAMA DI KOTA PONTIANAK

  WENDY PASARIBU NIM. A1012161031

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  HERTIRIANIS SURYO NIM. A1012161086

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK YANG TERKENA SKIMMING DI KOTA PONTIANAK

  DANU APRIANTO NIM. A1012161087

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LOUNDRY DI KOTA PONTIANAK

  DYA ANGGANA FIESTA SINAMBELA NIM. A1012161123

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN PARFUME REPLIKA YANG BEREDAR DI KOTA PONTIANAK

  NADILA OCTAVIA NIM. A1012161035

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PENGAMANAN BANK OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DARI PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI

  UMMY KHAIRUNNISA NIM. A1012161082

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BAHAN BANGUNAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KUBU RAYA

  UCUK SENTOSA NIM. A1012161147

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR SAMSAT WILAYAH II SIANTAN)

  SUCI FEBRI DATA WAYANI NIM. A1012161066

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TARI TRADISIONAL "JEPIN TALI BUI" DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PONTIANAK

  DEVI CINTIYA RAMADHANTI NIM. A1011171168

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENJUAL MAKANAN PRODUK NASH KITCHEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN SECARA PESANAN PADA PEMBELI DI KOTA PONTIANAK

  EKA ARFI MARLIASARI NIM. A1012131043

  • PDF
  • PDF

• PENGARUH REMAJA YANG MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI STUDI DI KOTA PONTIANAK

  YOLA SARWATI INDAH PERMATA NIM. A1012151156

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

  HINDERAYANI NIM. A1012171219

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH

  SRI HARTATI JELITA SINAGA NIM. A1011171116

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

  DWI ARNIZA NIM. A1011171027

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) OLEH PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA DI KOTA PONTIANAK

  SAFIRA NURSIYAMI NIM. A1011171029

  • PDF
  • PDF

• PRAKTEK PELAYANAN PENGANGKUTAN UMUM MENGUNAKAN MOBIL PRIBADI (STUDI KASUS DI KABUPATEN MELAWI)

  WISNU SANJAYA NIM. A1011161143

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENAMPUNG SARANG BURUNG WALET DALAM MEMENUHI SATS-DN DALAM PEREDARAN SARANG BURUNG WALET DI PONTIANAK

  MAHESA ARYO BIMO NIM. A1011171049

  • PDF
  • PDF

• STUDI KOMPARATIF ASAS PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  RENA SRI NADIANTI NIM. A1011161036

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TAKE OVER (PENGALIHAN) RUMAH KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) KOMPLEK PERUMAHAN GRIYA BINJAI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN DI KOTA NGABANG

  RESI JANUARNI NIM. A1011161279

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PASAL 47 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

  KURNIADI NIM. A1011161269

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KERJASAMA PEMESANAN ALAT TULIS KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KOTA PONTIANAK DENGAN CV. PULAU BORNEO

  DESY EVI PARLINA NIM. A1012171218

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN PARA PIHAK

  SAIFAN SIMANJUNTAK NIM. A1012151146

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUAT SITUS STREAMING FILM BAJAKAN

  LIDYA KRISTINA MANIK NIM. A1012151125

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGUSAHA LAUNDRY FRESCO TERHADAP KERUSAKAN PAKAIAN MILIK PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK

  QUEEN MAIRIZA NOVITASARI KOTORONO NIM. A1012141051

  • PDF
  • PDF