Vol. 5 No. 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG NOMOR: 37/PID.SUS/2016/PN.BKY )

  FRANSISKA TAUFANY LISTYA NIM. A1012151124

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN ETNIS TIONGHOA ATAS HARTA WARISAN AYAH BIOLOGIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  VANIA BELLA TUMIUR ROHANA BORU SIMORANGK NIM. A1011181078

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN GAS ELPIJI NON SUBSIDI YANG TIDAK SESUAI NETTO

  AHMAD HAFIZH NIM. A1012171075

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PEMILIK TANGKI UKUR MOBIL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK MELAKUKAN TERA/TERA ULANG DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

  MUHAMMAD YUSUF ROIHAN NIM. A1012171070

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN FORMALIN YANG DI GUNAKAN UNTUK BAHAN MAKANAN YANG BEREDAR DI KOTA PONTIANAK

  WIRANI NIM. A1012171191

  • PDF
  • PDF

• PERTIMBANGAN PENYIDIK SATUAN LALU LINTAS MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TELAH MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE DI SINTANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Stg)

  DAPOT SINAGA NIM. A1011171014

  • PDF
  • PDF

• LANGKAH HUKUM PT. BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK TERHADAP PENERIMA KREDIT MODAL KERJA BIASA YANG KREDITNYA MACET

  MUHAMMAD ADITYA HAPSORO NIM. A1012151143

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA ADAT DAYAK MALI ANTARA MASYARAKAT ADAT DENGAN PT MAYAWANA PERSADA DI DESA SEKUCING LABAI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

  MERRY AGUSTINA NIM. A1011171064

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS TERHADAP PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA DALAM PEMBUNUHAN JAMAL KHASHOGGI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  JENNIFER MIRANDA NIM. A1011151153

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR (KARYAWAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII) DALAM PERJANJIAN KREDIT SANTUNAN HARI TUA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk KANTOR CABANG PONTIANAK

  ABDUL GOFFAR NIM. A1012181217

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH LANGSAT HIJAU (MAJAK LANGSAT) DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

  SITI AISYAH NIM. A1012181015

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGUNG JAWAB PELAYANAN MEDIK TERHADAP PASIEN DI KOTA PONTIANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  DIAN ANGRIDAYANI NIM. A1012161026

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIFITAS PENGAWASAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM PEKERJA BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 898/DISNAKERTRANS/2020 TENTANG UPAH MINIMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 (Studi Pada Pekerja PT. World Innovative Telecommunication (OPPO) Area Pontianak)

  SATRIA SETIAWAN NIM. A1012171177

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK

  RIDHO SYAHRIAN PUTRA NIM. A1011171082

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETENTUAN PASAL 24 HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau)

  ANDRI SURYA BEPAGE NIM. A1012141139

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 31 AYAT 1PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA SEKUDUK, KECAMATAN SEJANGKUNG ,KABUPATEN SAMBAS).

  NUNUNG NURHALIZA NIM. A1011171041

  • PDF
  • PDF

• PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3096 K/Pid.Sus/2018

  RIFKI ATTARIK AKBAR NIM. A1011171262

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENEMPATAN PASUKAN SATUAN BRIGADE MOBIL BERDASARKAN PASAL 46 AYAT (3) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018(Studi Pada Satuan Brigade Mobil Kepolisisan Daerah Kalimantan Barat)

  PHETRUS NIM. A1012181060

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBAYARAN JUAL BELI RUMAH SECARA ANGSURAN ANTARA PT. PRADA RAYA UTAMA DENGAN PEMBELI DI KECATAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

  RIKO RIZKIANTO NIM. A1012171080

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN AHLI WARIS UNTUK MENDAFTARKAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PONTIANAK

  AHAM AL AWAN NIM. A1012161206

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM

  ARYANTA AJI SALIRO NIM. A1011171019

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB RUPBASAN KELAS 1 PONTIANAK DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

  LITA LESTARI NIM. A1012181073

  • PDF
  • PDF

• KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARAN BAPPENDA NO:973/159/BAPPENDA/2020 TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

  INRI FEBIANA NIM. A1012181084

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH (Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Stg)

  JIMMI NOVRIAN NIM. A1012181092

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PELANGGAN LISTRIK PERORANGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN MINI CIRCUIT BREAKER (MCB) YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD PT. PLN (PERSERO) DI DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  ISMI RAJ OKTANURRAZITA NIM. A1012181098

  • PDF
  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA HAK ATAS TANAH ANTARA PARA PIHAK MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

  FIKRIDINI IKBAR NIM. A1012141009

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI AIRLINES KEPADA PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN BERJADWAL DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO KABUPATEN KUBU RAYA

  DANIEL LESMANA TURNIP NIM. A1012181055

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG"“UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA) PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG"“UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA)

  RIZKY LARASITA NIM. A1012141174

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT PLN (PERSERO) DALAM MEMENUHI STANDAR MUTU PELAYANAN KONSUMEN DI UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) PONTIANAK

  ARIES SANDYANDI JUNIAR SALIM NIM. A1012181166

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG TANPA DOKUMEN (Studi Pada Angkutan Pedalaman Menggunakan Speed Boat Trayek Pontianak "“ Sukadana)

  I MADE SUPIADA NIM. A1011151161

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGAWAL PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 7 UNDANG "“ UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN (STUDI PADA OMBUDSMAN PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT)

  AGNESIA LESTARI NIM. A1011171202

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN SECARA KREDIT PADA PENGUSAHA BUTIK AZKA COLLECTION DI KOTA PONTIANAK

  RIAN ANDREANO NIM. A1011161021

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION PONTIANAK DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PEKERJA BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 898 / DISNAKERTRANS / 2020 TENTANG UPAH MINIMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

  NADIA INDAH APRIANTI NIM. A1012171178

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA DIBUAT SERTIFIKAT JAMINAN.

  MAROLOP DAVID AGUNG MARBUN NIM. A1011171081

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN UMUM SAAT TERJADI KECELAKAAN AKIBAT KELEBIHAN MUATAN DI DAERAH KABUPATEN KETAPANG

  IRFAN DARIEL MOEHASGHA NIM. A1011171237

  • PDF
  • PDF

• PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN TERHADAP LARANGAN MELETAKAN/ MENUMPUKAN BARANG BERDASAR KAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)

  JUNI MARKUS NIM. A1011171013

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PERAWATAN TAHANAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

  HARTATO CIPTA JAYA NIM. A1012131173

  • PDF
  • PDF

• PERJANJIAN GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DAYAK SIMPAKNG KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

  SIGI PURNOMO NIM. A1011161085

  • PDF
  • PDF

• KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SEKITARAN ENTIKONG DALAM MENGGUNAKAN POS LINTAS BATAS (PLB) DALAM PROSES BELANJA DI NEGARA MALAYSIA

  AGUS MAULANA IKHSAN NIM. A1011151172

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BUS FAJAR ATAS KEHILANGAN DOKUMEN MILIK PENGIRIM DALAM PENGANGKUTAN RUTE PONTIANAK-BENGKAYANG

  SUTANI SEPTIYAN NIM. A1012161157

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. OTO MULTIARTHA CABANG PONTIANAK

  CANDRA WIJAYA NIM. A11112203

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA DALAM PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

  PRIYADE SINAGA NIM. A1011161120

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN VICTIM PRECIPITATION TERHADAP HAKIM SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN CONTEMPT OF COURT

  SERVINA MARTINI SIMBOLON NIM. A1011171012

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA PENJARA ATAS PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN TETAP OLEH JAKSA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK DITAHAN SAAT SIDANG PENGADILAN (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT)

  SY. MUHAMMAD FADILLLAH FITRIAN GIVARI AL NIM. A1011171114

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI KONTRAKTOR PT.TEJA KUSUMA JAYA DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN PADA CV.SAIGON JAYA MANDIRI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MATERIAL BANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTINAK

  REYZA MUHAMMAD ZULFIKARDIN NIM. A1012171135

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS TERHADAP PRINSIP PERADILAN CEPAT DALAM KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOVEL BASWEDAN

  SEPTYAN NUGRAHA HIDAYAT NIM. A1011171245

  • PDF
  • PDF

• KEADILAN DALAM VONIS HAKIM TERHADAP PELAKU PENYIRAMAN AIR KERAS PADA PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) NOVEL BASWEDAN (Studi Kasus Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr)

  ICHEL VIRGI FISTYA NIM. A1011171224

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI MENURUT PANDANGAN PARA AHLI AGAMA

  LADY MAURIZKA ADESI NIM. A1011171241

  • PDF
  • PDF

• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN SINGAPORE CUSTOMS ACT (CHAPTER 70) 2004 PART XV TENTANG PENYELUDUPAN

  MUHAMAD NANDA PRATAMA NIM. A1011171251

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS ASAS KONSTITUTIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG FLM DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan No.10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

  ODILIA LAHE MESAAN NIM. A1011181077

  • PDF
  • PDF

• PENGARUH OVER CAPACITY TERHADAP PEMBINAAN DI LAPAS KELAS II A PONTIANAK

  JEFRY FRANSISCO SIMANJUNTAK NIM. A1012151004

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. SHOPEE INDONESIA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA KONSUMEN SHOPEEPAY

  BELLA CALISTA NIM. A1012181151

  • PDF
  • PDF

• PERDAGANGAN BARANG MAKANAN ILEGAL LINTAS BATAS KALIMANTAN BARAT SERAWAK DI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

  MELI MAYUNI NIM. A1011181172

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN DI PT. BANK KALIMANTAN BARAT CABANG FLAMBOYAN

  DAVINA FEREN SAPPHIRA NIM. A1012181141

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KERABAT KERATON MATAN TANJUNGPURA KETAPANG

  WIRA IZHAR PRATAMA NIM. A1011171185

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL ( Studi Pada Pasar Tradisional Dara Itam Ngabang )

  ASTRIE NIM. A1011181189

  • PDF
  • PDF

• PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 54 AYAT 2 HURUF B (Studi kasus Desa Pengkadan Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang)

  SUPARYO NIM. A1011131071

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PT.MITRA AUSTRAL SEJAHTERA TERHADAP PEKERJANYA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI DUSUN MEKAR JAYA DESA UPE KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

  NOBERTUS SULISTIYO VIERY NIM. A1012171008

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) NASARI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOTA PONTIANAK

  ENDRI FERDIAN FAUZIE NIM. A1012141211

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN KERAS DARI MALAYSIA MELALUI JALAN TIDAK RESMI DI PERBATASAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG

  JANS LIVANG KUSNADI PUTRA NIM. A1012141143

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH HARIAN BURUH LEPAS PADA PT. MEGASAWINDO PERKASA (MSP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KABUPATEN SANGGAU

  TRI WAHYU APRIZAL NIM. A1012151074

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENJUAL MENGEMBALIKAN UANG MUKA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH PADA PEMBELI DI KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH

  GILANG WAHYU PRATAMA NIM. A1012161120

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN JAM OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG / LOGISTIK OLEH TRUK PENGANGKUT PETI KEMAS DI KOTA PONTIANAK

  SANDRA AMANDA MARIO NIM. A1012181005

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP IRMAN GUSMAN (Studi Kasus Putusan Nomor 97PK/Pid.Sus/2019)

  MARIA PUTRI ANGGRAINI SARAGI NIM. A1012181193

  • PDF
  • PDF

• UPAYA HUKUM PEMBELI UNTUK BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

  NABILA SABRINA RAHMAN NIM. A1012181247

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TALAK SATU RAJI'I SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/PDT.G/2020/PA.PTK)

  MUHAMMAD IKHSAN PRAMADYA NIM. NIM. A1012181228

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PEMILIK RUKO ATAS KERUSAKAN BANGUNAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI JALAN PATTIMURA KABUPATEN SINTANG

  SYARIF IKRAM RAMADHAN NIM. A1011151204

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP HILANGNYA HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2003/PA.PTK

  EVI NURWACHYUNI BOBIHU NIM. A1011161167

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI GO-JEK DENGAN PT GO-JEK INDONESIA

  MANGIHUT SAGALA NIM. A1012151218

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PIHAK PT. MANDIRI TUNAS FINANCE TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA PONTIANAK.

  ARDIANSYAH NIM. A1011141073

  • PDF
  • PDF

• KENDALA PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM TAHAPAN PROSES PERMOHONAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMILIK BIDANG TANAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

  BARANTANANG BINTARUNG NIM. A01112221

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KEBUPATEN KETAPANG

  YAYUK HARIYATI NIM. A1011171211

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SINTANG

  ANTI KUSRAMADHANI NIM. A1012151234

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

  I.A.A. FITRIA RIZKI MAHAKARINA NIM. A1011171017

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

  OBRIEN MAROLOP SIMANGUNSONG NIM. A1012131259

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP DESAIN PAKAIAN LOKAL (STUDI KASUS TERHADAP MEREK DAGANG KIL COMPANY DI KETAPANG)

  FAHAM IHZA HAKIKI NIM. A1011181234

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN EDUKASI LINGKUNGAN PADA EKOWISATA EQUATOR PARK DI DUSUN KARYA BHAKTI, DESA JERUJU BESAR, KECAMATAN SUNGAI KAKAP, KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN PASAL 3 HURUF D PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH

  MUHAMMAD RIDHO GUSMANA NIM. A1011181022

  • PDF
  • PDF