Vol. 5 No. 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum

Articles

• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Hakim Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ptk)

  ANDRE GUNAWAN NIM. A1012181242

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ORANG TUA KEPADA PENGELOLA BIMBINGAN BELAJAR HIDAYAH DALAM PEMBAYARAN BULANAN DI PONTIANAK SELATAN

  HASAN KAMAL ASSEGAF NIM. A1011141257

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANGKUTAN BECAK YANG TIDAK SESUAI JALUR LINTASAN BECAK SEBAGAIMANA DILARANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 28 TAHUN 2015 DI KOTA PONTIANAK

  ERSIANA NIM. A1011181051

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN DEBITUR UNTUK MELUNASI TUNGGAKAN PINJAMAN BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT. NUSANTARA SURYA CIPTADANA (NSC) FINANCE DI KOTA PONTIANAK

  FRANSISKUS FEBRI YUSNAN SABAN NIM. A1012141142

  • PDF
  • PDF

• UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT.BPR MITRA PRIMALESTARI DI KABUPATEN SANGGAU

  MARIA ANTONIA HENNY MELINDA NIM. A1011161065

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENJUAL GAS ELPIJI DAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

  ULLY URMILAWATI NIM. A1012171132

  • PDF
  • PDF

• PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI DESA WIRASABA KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA

  AYU ANGGRAENY NIM. A1011181103

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBERI HAK TANGGUNGAN YANG MELEPASKAN KEWAJIBANNYA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS PADA PT. BANK KALBAR SYARIAH CABANG KOTA KETAPANG

  UTI MUHAMMAD JEFFRY ADITYA PRATAMA NIM. A1011141259

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN MANDOR

  OKTA IRVAN LAMBAYO NIM. A1012171041

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN (Studi Di Kota Pontianak)

  YULIUS DWI PUTRA PARIBASA NIM. A1012151085

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PT. MEGAH UTAMA PRIMA TERHADAP RUMAH SAKIT LAPANGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN KOTA PONTIANAK

  RISMA VIVIEN YULIANIZHA HESSY NIM. A1012171018

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS ELPIJI SUBSIDI 3 KG DI DESA MEKAR UTAMA KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG

  M. VALDIN YUDINATA NIM. A1011181038

  • PDF
  • PDF

• KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TANJAK UNTUK MENDAFTARKAN MEREK DAGANG (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

  ALYSSA MAHDIYA NIM. A1011181062

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS PEMBAYARAN SEWA ALAT BERAT DI KABUPATEN MELAWI

  DIONISIUS ARIMETA PUTRA NIM. A1011181187

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERDASARKAN INSTRUKSI MENYERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA WARUNG KOPI DIKECAMATAN PONTIANAK KOTA)

  RICKY HERIANA NIM. A1012171102

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN KONTRAK BERTHING WINDOW PELAYANAN KAPAL PETI KEMAS DI PELABUHAN DWI KORA PONTIANAK"

  MOCHAMMAD LOUTFIE HIDAYAT NIM. A1012181033

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG APABILA TERJADI KEHAMILAN DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK SEBERUANG DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

  MIMO SURYADI NIM. A1011181035

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. JASARAHARJA PUTERA DALAM PEMBAYARAN KLAIM POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERTANGGUNG DI KOTA PONTIANAK

  NABILA BUNGA RACHMANIA NIM. A1011181156

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PEMBERLAKUAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

  REZA ILMAN PAHLEVI NIM. A1011151069

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG PONTIANAK DALAM MENYETUJUI KLAIM TERHADAP ASURANSI KECELAKAAN DIRI

  SYARIFAH ZAKIA BARAKBAH NIM. A1011181143

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK MAAMP DI DESA SEBABAS KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU.

  VIKTORIUS DEDI NIM. A1011161112

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG PUNGGUR DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP

  PARIS LEORIN PANGGABEAN NIM. A1011181132

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENGUSAHA PT. KALIMANTAN ESTETIKA MANDIRI TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEKERJA YANG DIRUMAHKAN SEMENTARA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK

  NABILA PRAMESTI DWISUCI NIM. A1011181112

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN KEMASAN DALAM DUS

  SHERLY MONICA NIM. A1012141184

  • PDF
  • PDF

• SINKRONASI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DIWILAYAH MARITIM MENURUT IMO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

  YULIANSYAH NIM. A1012131140

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERDASARKAN INSTRUKSI MENYERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA WARUNG KOPI DIKECAMATAN PONTIANAK KOTA)

  RICKY HERIANA NIM. A1012171102

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENUMPANG TERHADAP BARANG BAWAAN YANG BERLEBIHAN DI KOTA PONTIANAK

  DESRA PRAYOGA NIM. A1012181008

  • PDF
  • PDF

• KAJIAN PENERTIBAN PERDAGANGAN PAKAIAN IMPOR BEKAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK

  ULIAN LITA CANOCA TARIGAN NIM. A1011161123

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI OLEH PPID PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  ANDRE NUGROHO NIM. A1011131344

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENGURUSAN SURAT KENDARAAN MERMOTOR ANTARA CV. PUTRA MENDALIS DAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI CABANG SINTANG

  ADITIYA LISTIANTO NIM. A1011171173

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KASUS NOMOR: 495/Pdt.G/2019/PA.Ptk)

  M.RUSEZA NIM. A1011181105

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN PERSELINGKUHAN (BEREMAI) BAGI PELANGGAR MASYARAKAT DAYAK BIDAYUH DI DESA BALAI KARANGAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU

  NETRI SISTADI L.D NIM. A1012171013

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TIGA KILOGRAM DALAM PEMBAYARAN TRANSPORTATION FEE ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. DARMALI NIAGA DI KOTA PONTIANAK

  AKWILA ANGGIE MUTIARA FAELAN NIM. A1012181244

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI (PELAKU PASIF) BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PONTIANAK

  MASDIANAWATI NIM. A1011171001

  • PDF
  • PDF

• TINDAKAN WAKIF YANG MENARIK KEMBALI TANAH WAKAF DARI NADZIR BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

  M. FARIZI RAKHMILIANSYAH NIM. A1011181098

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN SOPIR MOBIL TAKSI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG RUTE PONTIANAK - NGABANG

  ANDI WAHYUDI NIM. A1012151155

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAN VULKANISIR ANTARA PEMESAN DENGAN PEMILIK CV.HARAPAN BERSAMA DI KOTA PONTIANAK

  ADHITYA YUMA PRATAMA NIM. A1011151232

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN PADA RUMAH MAKAN CAHAYA BUSRI DI KOTA PONTIANAK

  MARSHAL TOFIQ HAIKAL NIM. A1012181236

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PELAKU PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG KADALUWARSA DI KOTA PONTIANAK

  STEPHANIE THEODITYA NIM. A1011181028

  • PDF
  • PDF

• PELINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KALIMANTAN BARAT

  DESSY CHRISTNATALIE BORU PANJAITAN NIM. A1011181243

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN MOBIL SEWA DI PONTIANAK

  MUHAMMAD WAHYU ALAMSYAH NIM. A1012181234

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK

  MEGA FITRIA NIM. A1011171266

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019)

  YUSTIKA KRISTIANA WIDYANINGTYAS NIM. A1012181045

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS SEBAB TERDAKWA TIDAK MENGGUNAKAN HAK TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENAHANAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor 250/Pid. B/LH/2019/PN.Stg)

  PAULUS YOHANES ERWIN YORLANDA NIM. A1012171087

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK JO PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 110 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK" .

  ANINDYA MAULIA RACHMANI PUTRI NIM. A1012161036

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 210 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT DENGAN PEMILIH PINDAH MEMILIH DI KOTA PONTIANAK

  DENI NULIADI NIM. A1012151151

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK BEDAK WAJAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

  PUTRI IKA NOVELA NIM. A1012171242

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA GAWAI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DESA AMBOYO INTI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  ESTER SUYEN NIM. A1011181027

  • PDF
  • PDF

• PERCERAIAN ADAT (CAHOUK) MENURUT MASYARAKAT DAYAK HIBUN DI DESA PANDAN SEMBUAT KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU

  LORETTA POETRY BENITTA NIM. A1011181015

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA WANPRESTASI ANTARA PEMILIK TANAH DAN PEMBANGUN RUKO DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BAGI BANGUN RUKO (PUTUSAN NOMOR 79/PDT.G/2017/PN.PTK)

  RICKY ARDILAY NIM. A1012171141

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PEJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA PEMILIK RENTAL MOBIL GLORI DI KOTA PONTIANAK

  RIZKI WAHYU SADEWO NIM. A1012181240

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DI KOTA PONTIANAK

  WISNU HERU PRATAMA NIM. A1012171203

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK BELANGIN DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

  YOHANA DHEA BAPER NIM. A1011181060

  • PDF
  • PDF

• IMPLIKASI PENETAPAN STATUS TERORIS KKB PAPUA OLEH PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1373

  JASMINE ATTILA PRATIWI NIM. A1011181179

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK RUMAH KOST DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

  M. FARIDH DIYAPRATAMA NIM. A01112302

  • PDF
  • PDF

• ASPEK HUKUM TERKAIT PELUNCURAN KEGIATAN WISATA LUAR ANGKASA (SPACE TOURISM) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

  ROY MUHARMAN PANGEMANAN NIM. A1011171193

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

  DANIEL ARTHA SINAMBELA NIM. A1011181184

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 152/PDT.G/2017/PN PTK)

  JANRI ASTANA GUMELAR SATRIYO WIBOWO NIM. A1012151250

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DITELANTARKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

  RAYNALDI NIM. A1011171221

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 8 ANGKA 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  KEYLA VANYAYITRA NIM. A1012171126

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PESERTA MANDIRI DALAM PEMBAYARAN IURAN KESEHATAN KEPADA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KABUPATEN SEKADAU

  FITRIYANI JULIYA KHAIRUNNISA NIM. A1012171006

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS KOTA PONTIANAK TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

  DARMADI NIM. A1012181079

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG TAMBAT KAPAL OLEH PENGUSAHA PELAYARAN KEPADA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PONTIANAK

  MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN NIM. A11112151

  • PDF
  • PDF

• WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH DURIAN DI DESA NANGA TAMAN KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU

  ANDRY APRIYADI NIM. A1011141238

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PONTIANAK YANG MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PUTUSAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN 0251/Pdt.G/2017/PA.Ptk).

  JESYCA MEILAKANDI NIM. A1011141062

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP DI DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

  YOGI NURIZAL NIM. A1012181088

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR: 0436/2018/PDT.P/PA JAKARTA SELATAN

  ANGGI OKTAVIANI ANGGI OKTAVIANI NIM. A01112203

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERIZINAN TAXI BERPLAT HITAM YANG BEROPERASIONAL DI KABUPATEN BENGKAYANG

  DIFTHA RAHMA NIM. A1011181003

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT PUKAT HELA (TRAWLS) DI KABUPATEN KAYONG UTARA

  NASRIN NIM. A01112293

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

  SHERLY NURZAIRISA NIM. A01112242

  • PDF
  • PDF

• MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

  S A R I NIM. A01112343

  • PDF
  • PDF

• EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERDA TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

  WAWAN NIM. A01112029

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN KAPAL PENYEBERANGAN FERRY DI KALIMANTAN BARAT

  BUNGA ASRI PRAMESWARI NIM. A1012151052

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN KAPAL PENYEBERANGAN FERRY DI KALIMANTAN BARAT

  RAFLY RAMADHAN NIM. A1012181120

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS HUKUM KONTRAK KERJASAMA ANTARA HEVY BEUTY CARE DENGAN ENDORSMEN DI KOTA PONTIANAK"

  REY ANDREAN SAPUTRA NIM. A1012171226

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BARANG BEKAS TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PPN/PPH DI KOTA PONTIANAK

  FELIX RICHARDO NIM. A1011181226

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYATINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA

  GHANA RAHMAN NIM. A1012161151

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU DISAMPAIKAN OLEH PENGHADAP

  RIZKY ROMARIO PESSY NIM. A1011181214

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

  YAYAN JUNIANSAH NIM. A1011141232

  • PDF
  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN PASAL 108 Jo PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI KABUPATEN KUBU RAYA

  NICODIMUS ALAND PUTRA NIM. A01112278

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA TENGAH DI DUSUN GEMBONG DESA MALANGGATEN KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

  FIFIN SUGIYANTI NIM. A1011181171

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TOKO BINTANG BARU BANDUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PADA PEMILIK TOKO FAITH STORE PONTIANAK

  BELLA YULIDA NIM. A1011131367

  • PDF
  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 360/PID.SUS/2017/PN.JKT.BRT)

  SETIAJI PEMUNGKAS NIM. A1012171104

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS JUAL BELI SECARA DROPSHIPPING MELALUI WHATSAPP DAN FACEBOOK MENURUT HUKUM ISLAM

  WINDA PUSPITASARI NIM. A1011181059

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH LEMBUR BAGI PEKERJA DI PT. META ESTETIKA GRAHA KABUPATEN KUBU RAYA

  TRIANA NIM. A1011181245

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN HUKUM PENGUSAHA MEMBERIKAN UPAH KERJA LEMBUR KEPADA PEKERJA DI PT. TELKOM AKSES PONTIANAK

  SITI NURLIJA NIM. A1011181276

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN NOMOR 163/Pdt.P/2011/PA.Ptk)

  YA’ ADLY JUZAILY NIM. A1011181082

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI INDONESIA

  PARDI NIM. A1011181031

  • PDF
  • PDF

• IMPLEMENTASI UNCLOS 1982 DALAM MENDUKUNG PROGRAM TOL LAUT UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

  MUHAMMAD FAUZI RAFRANJANI NIM. A1011181193

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING)

  ILHAM ZULFIKRI NIM. A1011181209

  • PDF
  • PDF

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT JALA EMAS DALAM PENGANGKUTAN KARET PT BINTANG BORNEO PERSADA DI KABUPATEN KUBU RAYA

  NOVA INDRIANI NIM. A1011181018

  • PDF
  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA DEPOT AIR GALON DWIQUA DALAM MEMBERIKAN WAKTU ISTIRAHAT KERJA BAGI PEKERJANYA DIKECAMATAN SUNGAI PINYUH

  GIGIH DWI PRASETYO NIM. A1011171246

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (STUDI PADA PERUM DAMRI PONTIANAK)

  AYU FITRI NIM. A1011181053

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (PENETAPAN PENGADILAN NOMOR : 120/Pdt.P/2020/PA.Ptk)

  MUTHIA FIDYAH NINGRUM NIM. A1011181133

  • PDF
  • PDF

• TANGGUNG JAWAB KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (FINTECHLENDING)

  RIZKY AZARIO PESSY NIM. A1012181028

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW DI INDONESIA

  SANDI REZA NIM. A1011171089

  • PDF
  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

  UTIN LEONA ALHIRA NIM. A1011181165

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASURANSI PENUMPANG KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN TRAYEK RASAU JAYA - PINANG BARU

  PUJI SAFITRI NIM. A1011181180

  • PDF
  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PENGANGKUTAN KARYAWAN PT KAYUNG AGRO LESTARI MENGGUNAKAN MOBIL PICK UP DI DESA MANJAU KABUPATEN KETAPANG

  ANJELIYAN TIKA SARI NIM. A1011181173

  • PDF
  • PDF

• PERDAGANGAN HEWAN LANGKA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)

  OMBUN GRACE NOVELIA BORU TAMPUBOLON NIM. A1011181196

  • PDF
  • PDF

• PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PONTIANAK

  SULASTRI LUMBANTORUAN NIM. A1012161134

  • PDF
  • PDF

• PEMBERIAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PADA POLDA KALIMANTAN BARAT OLEH CV. SANDY MUBAROK BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 860/DISNAKERTRANS/2020

  TASYA DEFVIRA KALKHOVE NIM. A1012181155

  • PDF
  • PDF

• ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT

  MUHAMMAD ARUNG RINJANI NIM. A1011141194

  • PDF
  • PDF